Anggota DPR Juga Adalah Rakyat
Benny Obon
Ketua Bidang News Letter STFK Ledalero
Belakangan ini kita disuguhkan dengan beragam berita menarik dari konteks nasional. Salah satu di antaranya adalah soal rencana pembangunan gedung baru DPR. Rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut akan menelan biaya yang sangat mahal yaitu Rp 1,6 triliun. Protes dan unjuk rasa menolak rencana tersebut pun bermunculan. Namun, ketua DPR Marzuki Alie menegaskan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut tidak dapat dihentikan (Kompas,3/9/2010).
Rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut bergulir di tengah situasi masyarakat kita yang terjerat oleh masalah kemiskinan dan masalah korupsi yang terus merajalela. Anehnya, rencana pembangunan gedung baru DPR yang akan dilengkapi dengan tempat rekreasi, tempat spa, kolam renang dan restoran tersebut muncul dalam situasi kontras seperti ini. Anggota DPR ingin bersukaria di atas kesengsaraan masyarakat. Sungguh bertolak belakang. Kalau dana Rp 1,6 triliun tersebut digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka setidaknya banyak rakyat miskin yang akan tertolong. Pertanyaannya, apakah rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut kebutuhan rakyat atau kebutuhan kaum elit (DPR)?
Pada dasarnya, anggota DPR dipilih oleh rakyat dan mereka juga adalah rakyat. Sebagai rakyat anggota DPR semestinya berempati dengan rakyat untuk ikut merasakan situasi yang mereka alami. Anggota DPR mesti berpihak pada kebutuhan rakyat dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Anggota DPR dipilih oleh rakyat sebagai wakilnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Dalam ilmu ekonomi, anggota DPR bisa dilihat sebagai sebuah bank, sebuah tabungan bagi kehidupan masa depan rakyat. Masyarakat menabung kepercayaannya kepada ‘bank DPR’ sebagai penjamin masa tuanya. Simpanan rakyat tersebut adalah investasi untuk kesejahteraan mereka. Sebagai bank, DPR menjadi wadah penampung aspirasi rakyat. Bank atau DPR di sini hanya bisa ada dan hidup karena kepercayaan dari rakyat. Artinya, rakyat menaruh harapan dan kepercayaan pada bank tersebut sehingga mereka bisa menyimpan harta (uang)nya di bank tersebut. Kalau tidak bank tersebut tidak akan berjalan dan akan mati.
Demikian pun halnya dengan anggota DPR. Mereka adalah investasi rakyat, tempat rakyat menggantungkan harapannya. Untuk itu dari DPR dibutuhkan suatu sikap dan komitmen yang kuat untuk menjaga kepercayaan rakyat. Artinya, DPR mesti menyadari bahwa mereka adalah wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat mereka mesti membela kepentingan rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Anggota DPR mesti tetap berpegang pada akarnya sendiri. Dan akar dari anggota DPR tidak lain adalah rakyat.
Namun, konsep rakyat sebagai akar dari DPR belum mengena untuk DPR kita di Indonesia. Karena, kalau rakyat yang adalah akar sudah digerogoti oleh pelbagai penyakit sosial seperti kemiskinan, maka DPR mesti membantu mencari jalan keluarnya yang terbaik. Namun, lain halnya dengan kita di Indonesia, kendati akar atau rakyat sudah terkena penyakit, anggota DPR tetap berjaya, bahkan mereka berusaha semakin kreatif untuk menciptakan jurang dengan rakyat.
Konsep anggota DPR juga adalah rakyat mengandung pengertian, bahwa di satu sisi mereka adalah lembaga yang mendapat legitimasi hukum yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang. DPR di sini dilihat sebagai lembaga legislatif. Dalamnya mereka mempunyai kedudukan dan hak istimewa yang tidak sama dengan rakyat biasa. Produk Undang-Undang yang dihasilkannya pun mempunyai kekuatan hukum dan berlaku untuk seluruh warga negara.
Namun, di sisi lain mereka adalah rakyat biasa yang semestinya ikut merasakan situasi yang dialami oleh rakyat. Anggota DPR mesti memiliki politik empati dan menghadirkan diri di tengah masyarakat untuk mendengar segala aspirasi masyarakat. Misalnya, dalam hubungan dengan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut, anggota DPR mesti mendengarkan suara rakyat. Bahwa kenyataannya rakyat sangat menolaknya. Dengan demikian DPR pun bisa mengikuti suara rakyat tersebut untuk membatalkan rencana pembangunan gedung baru DPR yang serba mewah itu.
Penentu Keputusan
Setidaknya ada dua pihak yang menjadi penentu lolos tidaknya rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut, yaitu DPR (legislatif) dan Presiden (eksekutif). DPR sebagai badan legislatif mempunyai hak untuk mengajukan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut. Karena itu, mereka juga bisa menggunakan haknya untuk memutuskan tetap menjalankan rencana tersebut atau tidak. Artinya, DPR mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk memutuskan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut. Entahkan mereka mau melanjutkannya di tengah situasi kemiskinan yang membelenggu masyarakat atau tidak.
Selain DPR, Presiden juga bisa membatalkan atau meloloskan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut. Presiden bisa menggunakan kewenangannya untuk meloloskan atau membatalkan rencana tersebut. Kita berharap agar kedua lembaga tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat untuk tidak meloloskan rencana tersebut. Dan sambil menanti keputusan akhir soal rencana tersebut, kita/rakyat hendaknya bergandengan tangan menyatakan sikap penolakan kita atas rencana yang tidak pro rakyat tersebut.*
Ketua Bidang News Letter STFK Ledalero
Belakangan ini kita disuguhkan dengan beragam berita menarik dari konteks nasional. Salah satu di antaranya adalah soal rencana pembangunan gedung baru DPR. Rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut akan menelan biaya yang sangat mahal yaitu Rp 1,6 triliun. Protes dan unjuk rasa menolak rencana tersebut pun bermunculan. Namun, ketua DPR Marzuki Alie menegaskan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut tidak dapat dihentikan (Kompas,3/9/2010).
Rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut bergulir di tengah situasi masyarakat kita yang terjerat oleh masalah kemiskinan dan masalah korupsi yang terus merajalela. Anehnya, rencana pembangunan gedung baru DPR yang akan dilengkapi dengan tempat rekreasi, tempat spa, kolam renang dan restoran tersebut muncul dalam situasi kontras seperti ini. Anggota DPR ingin bersukaria di atas kesengsaraan masyarakat. Sungguh bertolak belakang. Kalau dana Rp 1,6 triliun tersebut digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka setidaknya banyak rakyat miskin yang akan tertolong. Pertanyaannya, apakah rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut kebutuhan rakyat atau kebutuhan kaum elit (DPR)?
Pada dasarnya, anggota DPR dipilih oleh rakyat dan mereka juga adalah rakyat. Sebagai rakyat anggota DPR semestinya berempati dengan rakyat untuk ikut merasakan situasi yang mereka alami. Anggota DPR mesti berpihak pada kebutuhan rakyat dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Anggota DPR dipilih oleh rakyat sebagai wakilnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Dalam ilmu ekonomi, anggota DPR bisa dilihat sebagai sebuah bank, sebuah tabungan bagi kehidupan masa depan rakyat. Masyarakat menabung kepercayaannya kepada ‘bank DPR’ sebagai penjamin masa tuanya. Simpanan rakyat tersebut adalah investasi untuk kesejahteraan mereka. Sebagai bank, DPR menjadi wadah penampung aspirasi rakyat. Bank atau DPR di sini hanya bisa ada dan hidup karena kepercayaan dari rakyat. Artinya, rakyat menaruh harapan dan kepercayaan pada bank tersebut sehingga mereka bisa menyimpan harta (uang)nya di bank tersebut. Kalau tidak bank tersebut tidak akan berjalan dan akan mati.
Demikian pun halnya dengan anggota DPR. Mereka adalah investasi rakyat, tempat rakyat menggantungkan harapannya. Untuk itu dari DPR dibutuhkan suatu sikap dan komitmen yang kuat untuk menjaga kepercayaan rakyat. Artinya, DPR mesti menyadari bahwa mereka adalah wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat mereka mesti membela kepentingan rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Anggota DPR mesti tetap berpegang pada akarnya sendiri. Dan akar dari anggota DPR tidak lain adalah rakyat.
Namun, konsep rakyat sebagai akar dari DPR belum mengena untuk DPR kita di Indonesia. Karena, kalau rakyat yang adalah akar sudah digerogoti oleh pelbagai penyakit sosial seperti kemiskinan, maka DPR mesti membantu mencari jalan keluarnya yang terbaik. Namun, lain halnya dengan kita di Indonesia, kendati akar atau rakyat sudah terkena penyakit, anggota DPR tetap berjaya, bahkan mereka berusaha semakin kreatif untuk menciptakan jurang dengan rakyat.
Konsep anggota DPR juga adalah rakyat mengandung pengertian, bahwa di satu sisi mereka adalah lembaga yang mendapat legitimasi hukum yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang. DPR di sini dilihat sebagai lembaga legislatif. Dalamnya mereka mempunyai kedudukan dan hak istimewa yang tidak sama dengan rakyat biasa. Produk Undang-Undang yang dihasilkannya pun mempunyai kekuatan hukum dan berlaku untuk seluruh warga negara.
Namun, di sisi lain mereka adalah rakyat biasa yang semestinya ikut merasakan situasi yang dialami oleh rakyat. Anggota DPR mesti memiliki politik empati dan menghadirkan diri di tengah masyarakat untuk mendengar segala aspirasi masyarakat. Misalnya, dalam hubungan dengan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut, anggota DPR mesti mendengarkan suara rakyat. Bahwa kenyataannya rakyat sangat menolaknya. Dengan demikian DPR pun bisa mengikuti suara rakyat tersebut untuk membatalkan rencana pembangunan gedung baru DPR yang serba mewah itu.
Penentu Keputusan
Setidaknya ada dua pihak yang menjadi penentu lolos tidaknya rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut, yaitu DPR (legislatif) dan Presiden (eksekutif). DPR sebagai badan legislatif mempunyai hak untuk mengajukan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut. Karena itu, mereka juga bisa menggunakan haknya untuk memutuskan tetap menjalankan rencana tersebut atau tidak. Artinya, DPR mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk memutuskan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut. Entahkan mereka mau melanjutkannya di tengah situasi kemiskinan yang membelenggu masyarakat atau tidak.
Selain DPR, Presiden juga bisa membatalkan atau meloloskan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut. Presiden bisa menggunakan kewenangannya untuk meloloskan atau membatalkan rencana tersebut. Kita berharap agar kedua lembaga tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat untuk tidak meloloskan rencana tersebut. Dan sambil menanti keputusan akhir soal rencana tersebut, kita/rakyat hendaknya bergandengan tangan menyatakan sikap penolakan kita atas rencana yang tidak pro rakyat tersebut.*
About the author
Admin
Duis sed tellus et tortor vestibulum gravida. Praesent elementum elit at tellus. Curabitur metus ipsum, luctus eu, malesuada ut, tincidunt sed, diam. Donec quis mi sed magna hendrerit accumsan.
0 komentar:
Posting Komentar